Mungkin sangat layak bila Indonesia disebut sebagai NEGERI BENCANA. Rangkaian kejadian bencana tak henti terjadi di berbagai wilayah di negeri ini. Gempa, tsunami, banjir, kekeringan, pencemaran lingkungan hidup hingga aliran lumpur panas. Peristiwa yang silih berganti terjadi ini masih belum mampu juga menyihir pemegang kebijakan negeri untuk segera bercermin dan melakukan aktivitas yang akan mampu mengurangi jumlah korban jiwa dan kerugian materil.

Dalam sebuah teori pengelolaan bencana, telah sangat jelas bahwa penting dilakukan berbagai tindakan, mulai dari perencanaan, pencegahan, tanggap darurat, kesiap-siagaan, peringatan dini hingga melakukan evaluasi untuk perbaikan sistem yang dibangun. Bukan masalah teknologi yang belum dimiliki oleh negeri ini, namun lebih pada ketidakpekaan pemerintah dalam melakukan sebuah tindakan.

Hujan bantuan yang membahasi bumi Nanggroe Aceh Darussalam masih juga belum mampu menjadikan kebangkitan sebuah sistem pengelolaan bencana yang lebih baik. Yang terjadi kemudian adalah wisata bencana dan bisnis bencana. Hilir mudiknya warga negara asing dengan label sedang membawa program rehabilitasi dan rekonstruksi, telah membawa pergeseran identitas lokal di kawasan tersebut. Hingga kemudian, semakin banyak aliran dana yang tidak berdasarkan kebutuhan lokal komunitas di NAD.

Agak berbeda ketika Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami hal yang hampir serupa. Solidaritas sosial terbangun cukup kuat, sehingga pemerintah di Yogyakarta berani untuk mengatakan tidak bagi pinjaman luar negeri yang seolah ingin membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayahnya. Antar komunitas di tingkat lokal berbuat bersama untuk menata ulang kawasan yang terporak-porandakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Walau tidak dipungkiri, pemerintah pusat masih terkesan sangat lamban dalam memberikan respon terhadap bencana.

Baru beberapa hari yang lalu (18/7), gempa dan tsunami kembali terjadi di kawasan selatan Jawa Barat. Jumlah korban jiwa memang tak sebanyak di NAD maupun Yogyakarta-Jateng. Kembali kata koordinasi dan sistem informasi masih jauh dari yang diharapkan. Ketika bencana semakin berkelanjutan terjadi, hal yang menjadi penting bagi Indonesia saat ini adalah sistem peringatan dini serta pengetahuan kesiapsiagaan dan tanggap darurat di kawasan rawan bencana.

Bila saja benar apa yang diungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bahwa 87% kawasan Indonesia adalah kawasan rawan bencana, maka secara nasional pemerintah harus sesegera mungkin membangun sistem peringatan dini yang dapat menghubungkan tingkat lokal hingga nasional, serta penting pula meletakkan pengetahuan dan kapasitas pengelolaan bencana di berbagai lapisan rakyat.

Indonesia sebenarnya memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan berlebih. Terbukti dengan kemenangan tim Indonesia pada Olimpiade Fisika baru-baru ini. Juga ketika dua orang warga Indonesia menjadi pemenang dalam kompetisi pemrograman komputer yang diadakan oleh Google beberapa waktu lalu. Dan masih begitu banyak bertebaran para ahli di negeri ini yang terkadang malah dipergunakan oleh negara lain, karena tak pernah diberikan tempat oleh pemerintah. Ini pula yang mungkin menyebabkan seorang Onno Purbo, yang pernah menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung, harus terus berjibaku untuk sekedar membangun sistem komunikasi murah bernama VOiP Rakyat.

Yang dibangun oleh pemerintah kemudian hanya sistem kekeluargaan, sehingga hanya yang menjadi keluarga pejabat pemerintah yang dapat memberikan perannya bagi proses pembangunan di negeri ini. Kepentingan kapital sangat kental menguasai sendi-sendi arah pembangunan negeri ini. Kepentingan publik yang harusnya dilayani oleh negara pun akhirnya hanya dikuasai oleh kelompok pemodal yang hanya bermodalkan dengkul.

Seandainya saja pemerintah mau berlapang dada untuk memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas, dengan membangun sebuah solidaritas sosial, maka bukan tidak mungkin biaya pembangunan akan semakin lebih sedikit. Telah semakin banyak tumbuh kelompok-kelompok relawan di negeri ini yang terbangun dari sebuah solidaritas.

Dalam mengelola bencana, kalau saja pemerintah bersedia menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh tim Olimpiade Fisika, tim Olimpiade Matematika (yang gagal berangkat ke arena pertandingan), para pegiat teknologi informasi, kelompok peduli lingkungan, kelompok relawan, kepanduan dan berbagai pihak lainnya, tentunya akan dapat sangat membantu proses pengelolaan bencana di negeri ini. Bagaimana sistem peringatan dini bisa dibangun, penyebaran pengetahuan bencana bisa berlangsung lebih cepat, hingga tanggap darurat yang terkoordinasi dan terkelola dengan lebih baik. Dan yang terpenting, tidak menggunakan biaya yang sangat besar dan menggunakan utang luar negeri.

Potensi lokal yang selama ini belum pernah dilirik oleh pemerintah telah terus berkembang di tingkat rakyat. Aksi-aksi solidaritas saat bencana terjadi membuktikan bahwa sebenarnya masih tersisa semangat saling membantu di tingkat rakyat. Tergantung bagaimana pemerintah bisa menguatkan semangat yang ada, bukan dengan semakin membangun ketidakpercayaan publik terhadap sistem saat ini.

Tak terlalu sukar untuk memulainya. Pemerintah hanya perlu menyediakan sebuah ruang bagi publik untuk berkreasi, dan disertai dengan menghilangkan berbagai kebijakan yang selama ini menghambat ruang kreatifitas publik. Secara alamiah akan terseleksi pihak-pihak yang sebenarnya ingin bekerja bersama. Kelompok yang ingin berbisnis atas nama bencana akan segera mundur secara perlahan.

Bila saja pemerintah Indonesia masih belum mau untuk mewujudkan hal ini, karena terlalu sibuk mempersiapkan diri menghadapi pertarungan politik berikutnya, akan lebih baik bila pemerintah kabupaten-kota untuk memulainya. Fungsi fasilitasi pemerintah akan lebih dikedepankan dalam hal ini. Melakukan proses-proses perencanaan bersama, hingga melakukan proses pengawasan dan evaluasi secara bersama pula. Perlahan namun dengan sebuah kepastian.

Mungkin ini hanya sebuah mimpi. Namun lebih baik bila masih mempunyai mimpi. Karena saat ini semakin banyak rakyat yang tidak lagi bisa bermimpi, karena tak lagi mampu untuk tidur tenang akibat bencana yang mengancam. Bahkan hampir 30% penduduk negeri ini harus tidur dengan perut tak terisi, hanya karena lahan sumber pangannya digusur untuk kepentingan pertambangan, perkebunan dan industri besar. Sementara sebagian lainnya telah menjadi robot pekerja hasil cetakan pabrik bernama sekolah dan perguruan tinggi yang telah menjadi sebuah bisnis pendidikan dengan kurikulum yang hanya memuaskan nafsu pemodal. Beruntunglah bagi mereka yang masih punya mimpi agar negeri ini menjadi negeri madani. Atau lebih baik bila kita nonton bareng “Parodi Negeri Bencana”.